newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 8 September 2026 – Anggota Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat meminta pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau tetap terpenuhi di tengah terganggunya berbagai aktivitas warga akibat sebaran abu vulkanik. Penanganan bencana dinilai tidak cukup hanya berfokus pada pemantauan aktivitas gunung api, penyampaian peringatan dini, atau pengamanan kawasan berbahaya, tetapi juga harus menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat. Makanan, air bersih, layanan kesehatan, perlindungan pernapasan, sanitasi, hingga kebutuhan kelompok rentan perlu tersedia selama dampak erupsi masih dirasakan. Pemerintah pusat dan daerah diminta memastikan bantuan dapat dijangkau masyarakat secara cepat dan tidak hanya diberikan ketika situasi bencana sedang menjadi perhatian luas. Perlindungan tersebut dinilai semakin penting karena dampak abu vulkanik telah memengaruhi kesehatan, pendidikan, mobilitas, hingga aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah. Penanganan yang berkelanjutan diperlukan agar masyarakat tidak menghadapi persoalan baru setelah aktivitas kesehariannya terganggu akibat erupsi.
Surahman menilai ukuran penanganan bencana tidak seharusnya hanya didasarkan pada luas wilayah yang terkena sebaran abu vulkanik. Pemerintah juga perlu mengetahui jumlah keluarga yang terdampak, kelompok yang paling membutuhkan bantuan, serta jenis kebutuhan yang harus segera dipenuhi di setiap wilayah. Pendataan secara rinci diperlukan karena dampak yang dialami masyarakat dapat berbeda meskipun berada dalam kawasan yang sama-sama terkena abu. Sebagian warga mungkin mengalami gangguan kesehatan, sementara kelompok lain kehilangan penghasilan karena aktivitas ekonomi harus dibatasi. Anak-anak juga dapat mengalami perubahan kegiatan pendidikan setelah sejumlah sekolah menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh untuk mengurangi risiko paparan. Dengan pemetaan yang lebih lengkap, bantuan pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak sekadar diberikan berdasarkan jumlah wilayah terdampak.
Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses pelayanan publik. Kelompok tersebut memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi ketika kualitas udara memburuk atau akses terhadap fasilitas kesehatan terganggu. Warga yang memiliki gangguan pernapasan sebelumnya juga membutuhkan perlindungan lebih besar karena paparan partikel abu vulkanik dapat memperburuk kondisi kesehatan. Pemerintah daerah karena itu perlu memastikan puskesmas dan fasilitas kesehatan terdekat tetap dapat memberikan pelayanan secara cepat. Ketersediaan masker yang sesuai, obat-obatan, tenaga kesehatan, air bersih, dan fasilitas sanitasi harus menjadi bagian dari kesiapan penanganan. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah dampak erupsi berkembang menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang lebih luas.
Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang meningkat sejak Jumat malam, 4 September 2026, telah membawa dampak ke berbagai sektor kehidupan masyarakat. Sebaran abu vulkanik dilaporkan mencapai sejumlah wilayah dan mendorong pemerintah mengambil langkah antisipasi untuk mengurangi risiko paparan. Sejumlah sekolah memilih menerapkan pembelajaran dari rumah, sementara masyarakat diminta menggunakan masker dan membatasi kegiatan di luar ruangan apabila tidak memiliki kepentingan mendesak. Dampak terhadap mobilitas dan transportasi juga menjadi perhatian karena abu vulkanik dapat memengaruhi jarak pandang serta keselamatan perjalanan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dampak erupsi tidak berhenti pada kawasan yang berada dekat dengan pusat aktivitas vulkanik. Ketika abu menyebar mengikuti kondisi angin, masyarakat yang berada cukup jauh dari gunung juga dapat mengalami gangguan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.
Dari sisi kesehatan, DPR menilai pemerintah perlu mengambil pendekatan pencegahan dan tidak menunggu peningkatan jumlah masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan sebelum memperkuat pelayanan. Paparan abu vulkanik dapat menimbulkan iritasi pada mata dan kulit serta mengganggu sistem pernapasan, terutama apabila masyarakat berada di luar ruangan dalam waktu lama. Anggota Komisi IX DPR RI Ranny Fahd Arafiq sebelumnya juga meminta pemerintah memastikan masker, obat-obatan, tenaga kesehatan, serta kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan tersedia di daerah terdampak erupsi. Air bersih, keamanan pangan, sanitasi, dan kebersihan lingkungan turut menjadi bagian yang perlu diperhatikan selama kondisi darurat. Puskesmas dan rumah sakit harus memiliki kesiapan menghadapi kemungkinan peningkatan jumlah pasien akibat paparan abu. Pemerintah juga perlu memberikan edukasi mengenai cara membersihkan abu dengan aman agar masyarakat tidak justru terpapar lebih banyak ketika melakukan pembersihan lingkungan.
Penguatan pelayanan kesehatan di tingkat pertama juga menjadi perhatian DPR karena puskesmas berada paling dekat dengan masyarakat. Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin meminta Kementerian Kesehatan mengoptimalkan puskesmas di wilayah terdampak agar dapat memberikan edukasi sekaligus penanganan awal secara cepat. Warga yang mulai mengalami gejala infeksi saluran pernapasan perlu mendapatkan pemeriksaan sehingga kondisinya tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih serius. Puskesmas juga dapat membantu masyarakat memahami penggunaan masker, pembatasan aktivitas, serta langkah perlindungan terhadap anak dan kelompok rentan. Apabila kondisi udara belum memungkinkan, kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dapat dikurangi atau dialihkan sementara melalui mekanisme daring. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menekan paparan tanpa menghentikan seluruh aktivitas sosial masyarakat.
Selain kesehatan, dampak ekonomi warga menjadi bagian yang tidak boleh terlewat dalam penanganan. Pekerja harian, pedagang kecil, nelayan, pelaku usaha mikro, serta masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari kegiatan di luar rumah dapat kehilangan penghasilan ketika aktivitas harus dibatasi. Dalam kondisi seperti itu, keluarga dapat menghadapi pilihan sulit antara menjaga keselamatan dan tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah perlu mengidentifikasi kelompok masyarakat yang kehilangan atau mengalami penurunan pendapatan akibat dampak erupsi agar dukungan dapat diberikan secara tepat. Bantuan kebutuhan dasar dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan selama aktivitas ekonomi belum kembali normal. Penanganan sosial dan ekonomi tersebut perlu berjalan bersama langkah kesehatan sehingga masyarakat tidak terpaksa mengabaikan risiko paparan hanya karena harus mencari penghasilan.
Surahman juga meminta data masyarakat terdampak diperbarui secara berkala karena kondisi di lapangan dapat berubah mengikuti perkembangan aktivitas gunung dan arah sebaran abu. Data yang tidak diperbarui berisiko menyebabkan bantuan terlambat atau tidak menjangkau masyarakat yang baru mengalami dampak. Pemerintah daerah memiliki posisi penting dalam melakukan pendataan karena berada paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui perubahan kondisi di tingkat desa maupun kelurahan. Informasi dari daerah kemudian perlu disinkronkan dengan pemerintah pusat, BNPB, BPBD, kementerian terkait, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Koordinasi tersebut akan membantu pemerintah menentukan kebutuhan logistik, jumlah masker, kesiapan tenaga medis, hingga kemungkinan pembukaan lokasi pelayanan tambahan. Ketepatan data pada akhirnya menentukan apakah bantuan benar-benar diterima masyarakat yang paling membutuhkan.
Koordinasi pusat dan daerah juga diperlukan karena dampak erupsi dan sebaran abu tidak selalu berhenti pada batas administratif suatu provinsi atau kabupaten. Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya meminta penanganan erupsi Anak Krakatau dilakukan secara terpadu sehingga masyarakat memperoleh tingkat perlindungan yang sama meskipun berada di wilayah berbeda. Ketersediaan logistik dan pelayanan kesehatan tidak boleh memadai di satu daerah tetapi terbatas di daerah lain yang menghadapi dampak serupa. Pemerintah juga perlu memastikan informasi mengenai kondisi gunung, arah sebaran abu, kualitas udara, dan langkah perlindungan masyarakat disampaikan secara konsisten. Informasi yang cepat dan mudah dipahami akan membantu warga menentukan aktivitas yang aman sekaligus mengurangi penyebaran kabar yang tidak terverifikasi. DPR meminta masyarakat tetap mengikuti arahan resmi dan tidak menyebarkan informasi yang berpotensi menimbulkan kepanikan.
DPR menegaskan keberhasilan penanganan erupsi pada akhirnya harus dilihat dari kemampuan negara melindungi masyarakat selama masa darurat hingga kehidupan warga benar-benar kembali pulih. Pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau tetap menjadi bagian penting dalam mitigasi, tetapi perhatian terhadap kebutuhan manusia yang terdampak harus berjalan dengan intensitas yang sama. Pemerintah perlu memastikan makanan, air bersih, masker, pelayanan kesehatan, sanitasi, pendidikan anak, hingga perlindungan ekonomi keluarga tersedia sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Bantuan juga tidak boleh berhenti hanya karena aktivitas vulkanik mulai menurun apabila masyarakat masih mengalami dampak sosial dan ekonomi. Pembaruan data secara rutin dan koordinasi antarlembaga menjadi kunci agar dukungan dapat diberikan secara cepat serta tepat sasaran. Dengan penanganan yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan tidak hanya terlindungi dari ancaman langsung erupsi, tetapi juga memperoleh dukungan yang cukup untuk memulihkan aktivitas dan kehidupan mereka setelah kondisi kembali aman.
