Jakarta, 7 Mei 2026 – Pemerintah Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangan rudal dan drone yang menargetkan fasilitas kilang minyak di Uni Emirat Arab. Insiden tersebut dinilai berpotensi memperburuk situasi keamanan kawasan Timur Tengah yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan ketegangan geopolitik.
Melalui pernyataan resminya, pemerintah Indonesia mengecam segala bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan sipil serta stabilitas infrastruktur vital. Indonesia juga menyerukan agar seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan jalur diplomasi untuk mencegah konflik semakin meluas.
Serangan terhadap fasilitas energi itu memicu kekhawatiran global karena kawasan Teluk merupakan salah satu pusat produksi dan distribusi minyak dunia. Gangguan terhadap kilang minyak dinilai dapat berdampak pada stabilitas pasokan energi internasional dan memengaruhi harga minyak global.
Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya menjaga keamanan jalur energi internasional demi kepentingan ekonomi dunia. Selain itu, keselamatan warga sipil dan pekerja di sekitar lokasi serangan juga menjadi perhatian utama komunitas internasional.
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia di kawasan Timur Tengah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi warga negara Indonesia yang berada di wilayah terdampak tetap aman.
Sejumlah negara lain juga menyampaikan kecaman terhadap serangan tersebut dan mendesak penyelesaian konflik melalui dialog damai. Ketegangan di kawasan Timur Tengah dikhawatirkan dapat memicu dampak ekonomi yang lebih luas apabila tidak segera mereda.
Pengamat hubungan internasional menilai serangan terhadap infrastruktur energi strategis memiliki efek besar terhadap stabilitas regional maupun pasar global. Selain risiko keamanan, eskalasi konflik juga dapat mengganggu aktivitas perdagangan internasional dan distribusi energi lintas negara.
Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap upaya perdamaian dan penyelesaian konflik secara diplomatik sesuai prinsip hukum internasional. Pemerintah berharap seluruh pihak dapat mengutamakan dialog demi menjaga stabilitas kawasan dan menghindari korban lebih besar.





