newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 13 Agustus 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan korupsi proyek pengadaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan wilayah Jawa Timur. Dalam pemeriksaan terbaru, penyidik memanggil Ahmad Fahd, pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2022 hingga Januari 2026, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Pemeriksaan terhadap pemeriksa BPK menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri berbagai aspek dalam perkara yang telah bergulir sejak 2023 tersebut. Selain Ahmad Fahd, sejumlah pihak lain dari unsur pemerintahan dan swasta juga turut diperiksa dalam agenda penyidikan. KPK masih terus mengembangkan perkara untuk mengungkap seluruh rangkaian dugaan penyimpangan dalam proyek jalur kereta api tersebut.
Ahmad Fahd diperiksa bersama sejumlah saksi lain di kantor perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Di antara pihak yang turut dipanggil terdapat Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya Denny Michels Adlan, seorang pegawai non-ASN pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya, serta beberapa pihak swasta. Pemanggilan dengan latar belakang berbeda tersebut menunjukkan penyidik sedang mengumpulkan keterangan dari berbagai sisi untuk memperjelas konstruksi perkara. Keterangan pemeriksa BPK dinilai penting karena berkaitan dengan proses pemeriksaan dan informasi yang dapat membantu penyidik memahami aspek keuangan dalam proyek. Namun, pemeriksaan sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan bahwa pihak yang dipanggil terlibat dalam tindak pidana.
Kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api DJKA sendiri telah ditangani KPK sejak operasi tangkap tangan pada April 2023. Penindakan tersebut kemudian berkembang menjadi penyidikan terhadap sejumlah pejabat pemerintah dan pihak swasta yang diduga terlibat dalam pengaturan proyek. Dalam proses pengembangan perkara, KPK menemukan dugaan rekayasa dalam proses pengadaan yang berkaitan dengan penentuan pihak pelaksana proyek. Dugaan penyimpangan tidak hanya berkaitan dengan satu pekerjaan, tetapi mencakup sejumlah proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di beberapa wilayah. Pengusutan yang berlangsung hingga kini menunjukkan bahwa perkara tersebut memiliki jaringan dan rangkaian transaksi yang cukup luas.
Sejumlah proyek yang masuk dalam pengusutan mencakup pembangunan jalur ganda kereta api Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, serta sejumlah pekerjaan konstruksi dan supervisi di wilayah Jawa Barat. Selain itu, penyidik juga mendalami proyek perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera. Dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut, KPK menduga terdapat pengaturan pemenang pekerjaan melalui rekayasa proses administrasi hingga penentuan pemenang tender. Pola tersebut menjadi perhatian karena dapat mengurangi persaingan yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Apabila terbukti, praktik semacam itu berpotensi menimbulkan kerugian negara sekaligus mengurangi kualitas pelaksanaan proyek.
Pemeriksaan terhadap pemeriksa BPK juga menjadi bagian dari upaya penyidik memahami aspek pengawasan dalam proyek yang tengah diusut. Lembaga pemeriksa keuangan memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, informasi dari pemeriksa yang memiliki pengetahuan mengenai proyek dan periode tertentu dapat membantu penyidik mencocokkan berbagai data yang telah dikumpulkan. Penyidik dapat membandingkan keterangan saksi dengan dokumen proyek, catatan keuangan, serta informasi lain yang ditemukan selama proses penyidikan. Dari proses tersebut, KPK dapat memperjelas apakah terdapat hubungan antara berbagai pihak dan dugaan penyimpangan yang sedang ditelusuri.
Perkara ini juga telah berkembang dengan jumlah tersangka yang terus bertambah sepanjang proses penyidikan. Sejumlah pejabat DJKA, pejabat pembuat komitmen, pihak swasta, anggota kelompok kerja pengadaan, hingga pihak lain telah ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai pengembangan perkara. Sebagian perkara yang berkaitan dengan kasus tersebut juga telah memasuki tahap persidangan dan menghasilkan putusan terhadap beberapa pihak. Namun, pengembangan penyidikan tetap dilakukan karena KPK masih berupaya mengungkap pihak lain yang diduga memiliki peran dalam rangkaian perkara. Penelusuran tersebut dilakukan agar penanganan kasus tidak berhenti pada pihak yang telah lebih dahulu diproses.
Selain menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat, KPK juga terus memperhatikan aliran dana yang berkaitan dengan perkara. Dalam pengembangan terbaru, penyidik diketahui masih mendalami pengembalian uang yang dilakukan salah satu pihak yang pernah berada di lingkungan Kementerian Perhubungan. Penelusuran aliran dana menjadi penting untuk mengetahui asal-usul uang, tujuan pemberian, serta hubungan transaksi dengan proyek yang sedang diselidiki. Informasi keuangan juga dapat membantu penyidik menghubungkan satu pihak dengan pihak lainnya dalam konstruksi perkara. Setiap temuan nantinya akan diuji dengan alat bukti dan keterangan saksi sebelum digunakan untuk menentukan langkah hukum berikutnya.
Pemanggilan pemeriksa BPK oleh KPK menambah panjang rangkaian pemeriksaan dalam perkara dugaan korupsi proyek jalur kereta api DJKA. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat membantu penyidik memperjelas aspek pengawasan, pengadaan, serta pengelolaan anggaran dalam proyek yang menjadi objek penyidikan. KPK masih memiliki pekerjaan untuk menelusuri seluruh hubungan antara pejabat, kontraktor, pihak swasta, dan pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara. Proses hukum juga tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap setiap orang yang diperiksa sebelum terdapat bukti dan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan pemeriksaan yang terus dikembangkan, KPK diharapkan dapat mengungkap secara utuh bagaimana dugaan penyimpangan proyek jalur kereta api tersebut terjadi serta memastikan pihak yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum.
